Our Creative Ideas

Hay sahabat.

Bantu Like & Share video dibawah ini ya. Enjoy !!!!

Tugas kuliah Kewirausahaan Our Creative Ideas

# Stay Gold!

Indonesia Hadapi 4 Masalah Kependudukan

Kalau bicara soal kependudukan ada empat hal yang harus diperhatikan, yakni kualitas penduduk, kuantitas, mobilitas dan database serta administrasi kependudukan.

Mengutip laporan UNFPA, IB Permana mengemukakan pada 31 Oktober mendatang diperkirakan jumlah penduduk dunia mencapai tujuh miliar orang. Ini perkiraan badan PBB yang menangani masalah kependudukan (UNFPA).

UNFPA juga menyebutkan tahun ketika penduduk dunia mencapaI kelipatan satu milira, yaitu pada 1804 jumlah penghuni bumi sebanyakl satu miliar orang, pada 1927 menjadi dua miliar, kemudian pada1959 mencapai tiga miliar.

Jumlah empat miliar terjadi pada 1974, sedangkan pada 1987 bertambah menjadi lima miliar. Sementara itu pada 1999, tahun ketika angka enam miliar teramati oleh PBB, jumlah penduduk sebesar enam miliar. Dan 2011 ini sudah menjadi tujuh miliar.

Orang Bali yang selalu mengenakan peci warna hitam ini mengemukakan, soal kuantitas, penduduk Indonesia terbanyak nomor empat di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Sementara laju pertumbuhan penduduk (LPP) meski sempat turun dari 2,34% pada masa lalu menjadi 1,47 pada tahun 2000, namun pada 2010 sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 kembali naik menjadi 1,49%.

“Kalau kualitas penduduknya seperti Amerika tidak apa-apa, meski negara tersebut di urutan tiga,” tambah IB Permana yang terpaksa meninggalkan tempat acara karena harus terbang ke Medan.

Kualitas penduduk Indonesia juga masih memprihatinkan, karena kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menduduki urutan peringkat bawah, yakni 108 dari sekitar 180 negara.

Sementara untuk mobilitas, persebaran penduduk Indonesia juga belum merata, meskipun perbandingan penduduk di Jawa dan luar Jawa kian ‘bagus’ yakni 70 dibanding 30 menjadi sekarang di Jawa tinggal 58%.

Di bidang administrasi kependudukan juga tengah dibenahi, sehingga kasus-kasus KTP ganda tidak ada lagi

Sumber : Menkokesra.go.id

KUALITAS PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, MATA PENCARIAN, DAN PENDAPATAN

1. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti kelompok tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama, tamat Sekolah Menengah Atas, tamat Akademi/Perguruan Tinggi, dll.Data tingkat pendidikan akan akan membantu pemerintah untuk menganalisis kemajuan penyelenggaraan pendidikan

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia memang mengalami kemajuan. Meskipun demikian, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia lainnya. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pun Indonesia tergolong paling rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagian penduduk masih menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Untuk bekal hidup seorang anak cukup melanjutkan pekerjaan orangtuanya secara turun-temurun

b. Pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

c. Belum meratanya sarana pendidikan (gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum, guru yang berkualitas, dll)

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

a. Membangun sekolah-sekolah baru terutama SD Inpres di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya.

b. Mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perputakaan dan buku-buku pelajaran.

c. Menambah dan meningkatkan kualitas guru

d. Mencanangkan program wajib belajar dan orang tua asuh

e. Memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi atau yang memerlukan bantuan

f. Menjalankan Undang-Undang Dasar (khususnya pasal 31)

2. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan

Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya rendah, kualitas penduduknya juga dinilai rendah. Indonesia tergolong negara dengan tingkat kesehatan rendah, hal itu diakibatkan ole faktor makanan, lingkungan, fasilitas kesehatan,dan ketersediaan tenaga medis (perawatan dan dokter).

Tingkat kesehatan suatu negara dapat dinilai dari tinggi rendahnya angka kematian kasar, angk kematian bayi, dan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan penduduk dikatakan tinggi apabila angka kematian kasar dan angka kematian bayinya rendah, tetapi umur harapan hidunya tinggi. Sebaliknya, suatu negara dikatakan tingkat kesehatannya rendah apabila negara tersebut mempunyai angka kematian kasar dan angka kematian bayi tinggi serta umur harapan hidupnya rendah.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

a. Memperbanyak dan meningkatkan fungsi rumah sakit, puskesmas, ddl.

b. Menambah jumlah serta menaikkan kualitas tenaga medis.

c. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, gizi, dan lingkungan.

d. Mengadakan imunisasi massal secara murah dan gratis

e. Membangun posyandu.

3. Kualitas Penduduk Menurut Mata Pencarian

Proyeksi pertambahan angkatan kerja antara tahun 1985 sebesar 14 juta dan dalam tahun 1995-2005 sebesar 29 juta. Tentu saja hal ini memelukan perhatian khusus. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntunkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban.Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.

Sesuai dengan asas pemerataan yang diteta[kan sebagai kebijakasanaan umum pembangunan nasional, maka pemerintah mempunyai emppat kebijaksaan umum di bidang perluasan kesempatan kerja, seperti berikut:

1) Kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial

2) Kebijaksanaan di sektor produksi

3) Kebijaksanaan regional (daerah)

4) Kebijaksanaan khusus

Disamping kebijasanaan umum yang telah disebutkan di atas, pemerintahan menjalankan kebijaksanaan khusus dilakukan dengan beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

a. Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin dan rawan terhadap bencana alam meleui berbagai pprogram, kisalnya pembangunan desa.

b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja (PPTK), Bursa Tenaga Kerja, dan cara-cara efektif lainnya

c. Meningkatkan keterampilan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, terutama tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan melalui program latihan dan keterampilan tenaga kerja.

d. Meningkatan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis, serta membina kesejahteraan dan ketemnangan buruh dalam kegiatan pembangunan melalui program hubungan dan perlindungan tenaga kerja.

4. Kualitas Penduduk Menurut Pendapatan (Penghasilan)

Besarnya penghasilan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup seseorang. Semakin tinggi penghasilan, makin tinggi pula taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita negara tersebut. Pendappatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dalam satu tahun yang disebut GNP (Gross National Product) dan perkembangan jumlah penduduk. Untuk memperoleh pendapatan setahun dapat digunakan rumus sebagai berikut.

Produk Nasioanal Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemakmuran suatu bangsa. Indeks adalah jumlah dari nilai/harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam tahun tertentu. GNP apabila dibagi dengan jumlah ppenduduk, maka hasilnya menggambarkan rasio per kapita, artinya kekayaan rata-rata setiap orang di negara tersebut.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan atau besar angka ketergantungan dari kelompok usia produktif terhadap kelompok tidak produktif. Untuk menentukan besarnya rasio ketergantungan secara umum digunakan rumus sebagai berikut.

Kelompok umur muda adalah antara 0-14 tahun

Kelompok umur dewasa/produktif adalah antara 15-59 tahun

Kelompok umur tua adalah di atas 60 tahun

Semakin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan kelompok usia produktif.

Dampak Pertumbuhan Penduduk di Berbagai Bidang

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat tentunya hal ini menimbulkan banyak dampak positif maupun negatif. Dampak pertumbuhan penduduk tersebut antara lain:

1. Pertambahan Penduduk dan Lingkungan Pemukiman

Pertambahan penduduk Indonesia yang tidak terkendali lagi dapat menyebabkan lahan permukiman yang semakin hari semakin sempit. Pertambahan penduduk secara berlebihan di kota terutama yang berasal dari urbanisasi menyebabkan daya dukung dan daya tampung kota menjadi semakin menurun, salah satunya adalah berkurangnya lahan untuk permukiman. Akibat dari kurangnya lahan untuk permukiman maka dibutuhkan penambahan ruang dan lahan. Penambahan ruang dan lahan yang tidak memungkinkan lagi di dalam kota menyebabkan terjadinya pelebaran luas ke arah pinggir kota/belakang kota (hinterland). Hal seperti itu yang terjadi di DKI Jakarta, dan berkembang ke arah pinggiran termasuk daerah Depok. Akibat perluasan tersebut, maka daerah seperti kota Depok dapat dikatakan sebagai daerah suburban bagi kota Jakarta. Ditambah dengan dampak urbanisasi menimbulkan pelbagai bentuk penurunan kualitas lingkungan kota, terutama tata ruang yang tidak memenuhi syarat, terbentuk daerah kumuh, bertambahnya jumlah sampah, meningkatnya pencemaran perairan dan tanah oleh limbah domestik. Urbanisasi juga mengakibatkan menurunnya estetika, menimbulkan ancaman terhadap peninggalanpeninggalan historis, menyempit/berkurangnya ruang terbuka, taman kota, lapangan olah raga, dan rekreasi. Semakin banyak penduduk yang bermigrasi ke kota, maka semakin sempit kota yang mereka singgahi. Lingkungan permukiman yang mereka dirikan sudah tidak layak huni karena berada di bantaran rel kereta api, kolong – kolong jembatan, emperan toko, bantaran sungai yang mencemari air, dan lain – lain. Oleh sebab, pemerintah harus bertindak tegas dengan masalah kependudukan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kalau tidak segera di atasi maka akan menimbulkan masalah yang sangat panjang.

2. Pertumbuhan Penduduk dan Penyakit yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup

Seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia maka negeri ini akan banyak menghadapi masalah, seperti : tata ruang kota yang jelek, sanitasi air limbah rumah tangga semakin parah, dan banyak bermunculan penyakit – penyakit. Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. Tumbuhnya kawasan kumuh terjadi karena tidak terbendungnya arus urbanisasi.

Di saat banjir, lingkungan yang kumuh sering terjangkit penyakit seperti : malaria, demam berdarah, gatal –gatal, penyakit kulit, dan sebagainya. Di karenakan pada saat banjir, selokan – selokan yang ada di permukiman kumuh tersumbat oleh sampah yang mereka buang sendiri dan tata ruang kota yang kurang baik. Selain itu banyaknya wilayah hijau di perkotaan sekarang beralih fungsi sebagai bangunan – bangunan pencakar langit, mal – mal yang banyak. Sehingga daya serap air di wilayah perkotaan sangat sedikit. Dengan sedikitnya air yang di serap di wilayah tersebut maka terjadilah genangan air yang semakin lama semakin membesar dengan terjadinya hujan. Dengan terjadinya bencana banjir, maka datang lagi bencana selanjutnya yaitu penyakit yang menjadi wabah paling ampuh saat banjir. Banyaknya wabah penyakit yang di jangkit oleh masyarakat saat banjir, itu semua sangat menggangu kesehatan masyarakat. Karena air banjir membawa berbagai macam penyakit yang sebagian besar di sebarkan oleh tikus dan nyamuk. Oleh sebab itu, Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk penataan lingkungan permukiman kumuh adalah:
. Lebih mengefektifkan penertiban administrasi kependudukan bekerja sama dengan perangkat desa yang mewilayahi permukiman kumuh di Kota Denpasar.
2. Penataan kembali lingkungan dengan penyediaan kamar mandi dan jamban umum, program sanimas dan pengelolaan sampah swadaya di permukiman kumuh
3. Peningkatan perilaku hidup sehat masyarakat

4. Sosialisasi kebijakan pemerintah kota terkait dengan program penataan kembali permukiman kumuh perlu lebih digalakkan dengan melibatkan kelompok masyarakat di permukiman kumuh.
5. Perlu dilakukan studi lanjutan untuk menggali informasi yang lebih luas terkait dengan penataan kembali lingkungan permukiman kumuh.

3. Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan

Seiring bertambahnya penduduk yang tidak terkontrol mengakibatkan adanya masalah-masalah sosial,salah satunya adalah tingkat pendidikan.Pada Negara-negara berkembang pendidikan merupakan masalah yang serius.Diketahui bahwa tingkat pendidikan pada Negara-negar berkembang masih relative rendah,Sehingga penduduk kurang mengetahui keadaan-keadaan sosial bagi kehidupan masyarakat.Umumnya penduduk yang pendidikannya relative rendah ,pada suatu ketika jika membentuk suatu keluarga mereka mempuyai banyak anak,sedangkan anak-anak tersebut belum tentu mendapat pendidikan yang layak.

Hal ini menjadi factor mereka untuk berpindah wilayah,terutama ke kota-kota besar.Biasanya mereka mendengar bahwa dikota itu adalah tempat mencari rezeki yang baik.Bila melihat tingkat pendidikan di kota,pendidikan disana sudah relative tinggi,dalam arti kata jika penduduk dari desa mencari pekerjaan,sudah agak sulit karena dikota yang diutamakn adalah pendidikan minimalnya setingkat sekolah menengah atas.kenyataanya adalah ketika penduduk tersebut tidak mendapat pekerjaan mereka mesih tetap bertahan di wilayah itu yang menimbulkan masalah-masalah sosial bagi wilayah perkotaan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kepala BKKBN saat ini adalah Dr. Sugiri Syarief, MPA.

BKKBN pernah sukses dengan slogan dua anak cukup, laki-laki perempuan sama saja. Namun, untuk menghormati hak asasi manusia, kini BKKBN memiliki slogan dua anak lebih baik.

Tugas dan Fungsi

Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi

1.Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

2.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN.

3.Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

4.Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan

1.Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya.

2.Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.

3.Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

4.Penetapan sistem informasi dibidangnya.

5.Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

•Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga     Sejahtera

•Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga

Sumber: wikipedia