KUALITAS PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, MATA PENCARIAN, DAN PENDAPATAN

1. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk yang buta huruf dan yang melek huruf. Penduduk yang melek huruf dapat dikelompokkan lagi menurut tingkat pendidikannya, seperti kelompok tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Dasar, tamat Sekolah Menengah Pertama, tamat Sekolah Menengah Atas, tamat Akademi/Perguruan Tinggi, dll.Data tingkat pendidikan akan akan membantu pemerintah untuk menganalisis kemajuan penyelenggaraan pendidikan

Tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan selalu meningkat. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.

Tingkat pendidikan penduduk Indonesia memang mengalami kemajuan. Meskipun demikian, tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia lainnya. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pun Indonesia tergolong paling rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sebagian penduduk masih menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Untuk bekal hidup seorang anak cukup melanjutkan pekerjaan orangtuanya secara turun-temurun

b. Pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya.

c. Belum meratanya sarana pendidikan (gedung sekolah, ruang kelas, buku-buku pelajaran, alat-alat praktikum, guru yang berkualitas, dll)

Untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk, pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

a. Membangun sekolah-sekolah baru terutama SD Inpres di daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya.

b. Mengadakan perbaikan dan penambahan alat-alat praktikum, laboratorium, perputakaan dan buku-buku pelajaran.

c. Menambah dan meningkatkan kualitas guru

d. Mencanangkan program wajib belajar dan orang tua asuh

e. Memberikan beasiswa kepada murid-murid yang berprestasi atau yang memerlukan bantuan

f. Menjalankan Undang-Undang Dasar (khususnya pasal 31)

2. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan

Penduduk suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat kesehatannya rendah, kualitas penduduknya juga dinilai rendah. Indonesia tergolong negara dengan tingkat kesehatan rendah, hal itu diakibatkan ole faktor makanan, lingkungan, fasilitas kesehatan,dan ketersediaan tenaga medis (perawatan dan dokter).

Tingkat kesehatan suatu negara dapat dinilai dari tinggi rendahnya angka kematian kasar, angk kematian bayi, dan umur harapan hidup. Tingkat kesehatan penduduk dikatakan tinggi apabila angka kematian kasar dan angka kematian bayinya rendah, tetapi umur harapan hidunya tinggi. Sebaliknya, suatu negara dikatakan tingkat kesehatannya rendah apabila negara tersebut mempunyai angka kematian kasar dan angka kematian bayi tinggi serta umur harapan hidupnya rendah.

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut:

a. Memperbanyak dan meningkatkan fungsi rumah sakit, puskesmas, ddl.

b. Menambah jumlah serta menaikkan kualitas tenaga medis.

c. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, gizi, dan lingkungan.

d. Mengadakan imunisasi massal secara murah dan gratis

e. Membangun posyandu.

3. Kualitas Penduduk Menurut Mata Pencarian

Proyeksi pertambahan angkatan kerja antara tahun 1985 sebesar 14 juta dan dalam tahun 1995-2005 sebesar 29 juta. Tentu saja hal ini memelukan perhatian khusus. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntunkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut merupakan beban.Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.

Sesuai dengan asas pemerataan yang diteta[kan sebagai kebijakasanaan umum pembangunan nasional, maka pemerintah mempunyai emppat kebijaksaan umum di bidang perluasan kesempatan kerja, seperti berikut:

1) Kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial

2) Kebijaksanaan di sektor produksi

3) Kebijaksanaan regional (daerah)

4) Kebijaksanaan khusus

Disamping kebijasanaan umum yang telah disebutkan di atas, pemerintahan menjalankan kebijaksanaan khusus dilakukan dengan beberapa langkah antara lain sebagai berikut.

a. Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin dan rawan terhadap bencana alam meleui berbagai pprogram, kisalnya pembangunan desa.

b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga Kerja (PPTK), Bursa Tenaga Kerja, dan cara-cara efektif lainnya

c. Meningkatkan keterampilan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, terutama tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan melalui program latihan dan keterampilan tenaga kerja.

d. Meningkatan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis, serta membina kesejahteraan dan ketemnangan buruh dalam kegiatan pembangunan melalui program hubungan dan perlindungan tenaga kerja.

4. Kualitas Penduduk Menurut Pendapatan (Penghasilan)

Besarnya penghasilan dapat berpengaruh terhadap taraf hidup seseorang. Semakin tinggi penghasilan, makin tinggi pula taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita negara tersebut. Pendappatan per kapita dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan ekonomi nasional dalam satu tahun yang disebut GNP (Gross National Product) dan perkembangan jumlah penduduk. Untuk memperoleh pendapatan setahun dapat digunakan rumus sebagai berikut.

Produk Nasioanal Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemakmuran suatu bangsa. Indeks adalah jumlah dari nilai/harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam tahun tertentu. GNP apabila dibagi dengan jumlah ppenduduk, maka hasilnya menggambarkan rasio per kapita, artinya kekayaan rata-rata setiap orang di negara tersebut.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan atau besar angka ketergantungan dari kelompok usia produktif terhadap kelompok tidak produktif. Untuk menentukan besarnya rasio ketergantungan secara umum digunakan rumus sebagai berikut.

Kelompok umur muda adalah antara 0-14 tahun

Kelompok umur dewasa/produktif adalah antara 15-59 tahun

Kelompok umur tua adalah di atas 60 tahun

Semakin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan kelompok usia produktif.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Kemiskinan Penduduk

         Sesuai GBHN , maka repelita II telah dicanangkan delapan jalur pemerataan, yang merupakan bukti  jelas adanya suatu kemauan politik bahwa untuk selanjutnya pembangunan dan pemerataan tidak akan dipisah–pisahkan, dengan mengambil kaum miskin sebagai kelompok sasaran utama. Delapan jalur tersebut di antaranya yaitu :
a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan
b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
c. Pemerataan pembagian pendapatan   
d. Pemerataan kesempatan kerja
e. Pemerataan kesempatan berusaha
f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, `khususnya bagi generasi mudah daun kaum wanita
g.  Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
        Langkah – langkah yang sudah dan sedang di ambil dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan plus pemerataan melalui delapan jalur itu, pada hakikatnya bisa dibagi dalam empat kelompok yang kait mengait satu sama lain ialah :
1.                  Realokasi sumber daya alam ( misalnya dengan landreformI ) disertai penciptaan lapangan kerja yang seluas – luasnya, terutama bagi mereka yang miskin
2.                  Penciptaan kesempatan memperoleh sarana atau modal bagi orang miskin, dengan antara lain kredit candak kulak, kredit investasi kecil, dan bebagai macam kredit lainnya, dengan dilengkapi usaha pemasaran
3.                  Usaha pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan membuang sikap pasrah terhadap kemiskinan
4.                  Usaha terciptanya kehidupan sosial yang  sejahtera dan adil, yang mencakup antara lain  kesehatan jasmani dan rohani, perumahan, penyediaan air bersih dan sebagainya, yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang miskin terutama sampai ke taraf perkehidupan.
         Semua langkah di atas sudah mencakup segala bidang kegiatan masyrakat, termasuk pertanian, perkebunan, perdagangan, pengangkutan,transmigrasi, pembangunan,dan sebagainya. Semua kegiatan ini tentu saja harus ditunjang oleh prasarana – prasrana yang memadai yang bisa menjamin lancarnya transportasi, komunikasi, dan segala Sesuatu yang diperlukan demi lancarnya pembangunan dan pemerataan, terutama diwilayah – wilayah pedesaan dan pemukiman–pemukiman transmigrasi yang baru dimana prasarana umumnya masih jauh dibawah standar.
        Seperti yang di uraikan di atas  kaum miskin sebagian besar terdapat didaerah pedesaan dan sebagai angkatan kerja kemampuan mereka lebih siap untuk melakukan usaha dibidang pertanian. Untuk membangun sektor pertanian pemerintah telah memberikan kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversivikasi pertanian dengan membina panca usaha tani (penanaman bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman), mengiatkan transmigrasi, dan semuanya ini didukung oleh pembinaan ekonomi dengan sistem koperasi.
       Namun usaha yang perlu diprioritas tinggikan ialah “Transmigrasi penduduk” (daerah yang padat penduduk ke daerah yang ,paling memberi harapan baru bagi suksesnya usaha untuk meningkatkan taraf hidup kaum  miskin, karena transmigrasi bisa mengurangi kepadatan penduduk , mensuplai pulau – pulau lain yang jarang penduduknya dengan angkatan kerja, memberikan sumber penghidupan baru yang mengandung harapan untuk bisa ditingkatkan,dan memberikan keuntungan baru bagi para transmigran itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Usaha – usaha pemerintah yang telah disebutkan di atas hanya merupakan sekelumit garis – garis besar usaha – usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk mengeyahkan wabah kemisknan ditanah air kita. Usaha – usaha ini menjadikan  pemerintah sebagai wahana pembangunan dan perubahan yang  utama. Namun segala upaya yang baik  dan mulia ini jelas tidak akan berhasil tanpa peran serta aktif masyrakat secara keseluruhan, terutama peran serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama  oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam masa – masa pembangunan mendatang.
         Kemiskinan merupakan teman dekat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin karena mereka miskin,sehingga kemiskinan  didalam suatu masyarakat digambarkan sebagai suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sangat susah untuk mengatasinya. Pemerintah merupakan  wahana utama dalam mengatasi masalah – masalah kemisknan yang melanda Negara Indonesia tercinta ini. Adapun beberapa program yang sudah dan telah dilaksanakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan  yang diantaranya adalah membangun usaha dan membuka lapangan kerja di pedesaan khusunya dibidang pertanian dan menggiatkan proses tansmigrasi.
        Usaha–usaha pemerintah yang telah disebutkan dalam pembahasan di atas merupakan usaha–usaha yang telah dan tengah dilaksanakan untuk mengurangi wabah kemisknan ditanah air kita. Untuk itu marilah kita sebagai masyrakat indonesia untuk berperan aktif dalam program–program pemerintah seperti yang telah disbutkan di atas, terutama peran serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang didukung oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam masa–masa pembangunan mendatang